BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Sosiologi merupakan ilmu yang
mempelajari tentang masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial,struktur
sosial dan perubahan sosial. Sosiologi menelaah gejala-gejala yang wajar dalam
masyarakat seperti norma-norma, kelompok sosial dalam lapisan masyarakat,
lembaga masyarakat, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan serta
perwujudannya.Gejala-gejala tersebut ada yang tidak berlangsung normal sebagaimana yang dikehendaki
masyarakat dan merupakan gejala-gejala
abnormal atau gejala-gejala patologis, hal ini disebabkan adanya unsur-unsur
masyarakat yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya yang menyebabkan
kekecewaan dan penderitaan.Gejala-gejala abnormal tersebut dapat dinamakan sebagai masalah-masalah sosial.salah
satu contoh masalah sosial masyarakat adalah kemiskinan.
Kemiskinan adalah suatu keadaan
dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf
kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik
dalam kelompok tersebut.Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak
hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di
negara-negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang ekonomi.
Kemiskinan merupakan permasalahan
yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global.Dengan
adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antar negara dapat memberikan
tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dan
juga memberikan resiko ketidakpastian perekonomian dunia,kependudukan maupun
lingkungan hidup.Pada umumnya semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak
kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.Dampak dari berbagai kebijakan tersebut
adalah masih banyaknya penduduk miskin di indonesia.
B.Rumusan masalah
1. Mengapa
masalah sosial dapat menimbulkan gejala-gejala normal dan abnormal ?
2. Mengapa
kemiskinan dapat disebut sebagai fenomena sosial ?
3. Apa
saja penyebab kemiskinan ?
4. Bagaimana
cara menanggulangi kemiskinan ?
C.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengenai masalah
sosial terhadap kasus kemiskinan antara lain:
1. Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkungannya.
2. Mengungkapkan
permasalahan kemiskinan yang di alami masyarakat dan cara menanggulanginya.
3. Meningkatkan
rasa tenggang rasa, sosialisasi terhadap sesama, dan menurunkan kesenjangan
sosial.
D.Manfaat Penelitian
A. bagi penulis
1.
Memperdalam wawasan dan
pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan sosiologi.
2. Menambah
ilmu pengetahuan penulis terhadap sosiologi terutama mengenai masalah sosial
dalam masyarakat.
3.
Mengetahui perkembangan
dan kemajuan keadaan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.
B.bagi pembaca
1.
Menambah pengalaman
pembaca untuk memperdalam ilmu pengetahuan sosiologi.
2. Menambah
wawasan pembaca terhadap sosiologi mengenai masalah sosial.
3.
Mengetahui perkembangan
sosiologi di dalam masyarakat.
BAB 2
LANDASAN TEORI
A.Pengertian Masalah Sosial
Menurut Soerjono Soekanto masalah
sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau
masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan
antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti
kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akibat
terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita
yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial
dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah,
organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni
antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit
menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
B.Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah
kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan d Menurut Soerjono
Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur
kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika
terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan
hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akibat
terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita
yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial
dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah,
organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.
engan
tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan
Keluarga Sejahtera (1996: 10) kemiskinan
adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan
taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental
maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Panduan IDT (1993: 26) bahwa
kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena
dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan
kekuatan yang ada padanya. Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan
penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena
kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang,
waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang.
Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu
kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif :
1. Kemiskinan
absolut
Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. kemiskinan
relatif
Kemiskinan relatif adalah penduduk
yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih
rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.
Kemiskinan menurut tingkatan kemiskinan adalah
kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.
1. Kemiskinan
sementara
Kemiskinan sementara yaitu
kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam .
2. kemiskinan
kronis
Kemiskinan kronis yaitu kemiskinan
yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina
(Aisyah, 2001: 151).
Penyebab
kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:
1. Secara
makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber
daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya
memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan
muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber
daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. kemiskinan
muncul sebab perbedaan akses dan modal.
.
Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang
dikutip Kuncoro (2000: 7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin
karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor)
Lingkaran
Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty ),Menurut Bayo (1996:
18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang
melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:
1. Kemiskinan
(poverty)
2. Masalah
kerentanan (vulnerability).
3. Masalah
ketidakberdayaan.
4. Lemahnya
ketahanan fisik
5. Masalah
keterisolasian.
Masalah
keberlanjutan pemanfaatan program IDT di desa Kopen kecamatan Teras kabupaten Boyolali
adalah sebagai berikut:
Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan
pemanfaatan dana IDT yang meliputi empat faktor atau variabel sebagai berikut:
a.
Pemanfaatan dana IDT;
b.
Jenis usaha;
c.
Besar dana yang diterima;
d.
Partisipasi anggota pokmas.
Beberapa
variabel yang mempengaruhi pelaksanaan program IDT dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1.
Pemanfaatan dana IDT
Dalam
pelaksanaan program IDT terdapat beberapa prinsip yang saling berkaitan untuk
menjelaskan konsep pemanfaatan dana bergulir IDT. Beberapa prinsip itu antara
lain sebagai berikut:
1) Prinsip
Dana Bergulir
Dana yang disalurkan pemerintah
kepada masyarakat melalui program IDT sesuai dengan Inpres No.5
tahun 1993 merupakan bantuan khusus bagi masyarakat miskin yang berupa modal
kerja sebagai hibah bergulir (Revolving Grant) dengan bimbingan teknis
pemerintah untuk pembinaan, penyuluhan dan motivasi.
2)Prinsip Keberlanjutan Pemanfaatan
Dana IDT
Penanggulangan kemiskinan secara
terencana dan terkoordinir telah diupayakan pemerintah untuk dilaksanakan
melalui prinsip-prinsip pokok
Menurut
Suprapto (1999: 23) ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kemungkinan kemacetan dana yaitu sebagai berikut:
1. Bagi
pemakai dana berputar baik individu maupun kelompok sebaiknya dikenai
persyaratan supaya ada motivasi berusaha dan sudah memulai aktivitas produktif
sehingga dana berputar tidak hanya dianggap sekedar sebagai hadiah cumacuma
melainkan sebagai kebutuhan yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan.
2. lembaga
yang akan diserahi untuk mengelola dana yang akan berputar harus betul-betul
sudah siap karena lembaga ini yang nantinya akan memantau pemanfaatannya dan
mengatur penyebarannya pada pemakai berikutnya.
3. perlu
diciptakannya mekanisme kontrol dari masyarakat itu sendiri melalui penyebarluasan
penggunaan dana berputar kepada masyarakat.
2.
Konsep Jenis Usaha
Jenis
usaha ekonomi merupakan kegiatan produksi barang atau jasa yang memberikan
hasil atau keuntungan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
anggota pokmas dan keluarganya. Bersumber pada Panduan IDT (1993: 24) jenis
usaha yang dapat dibiayai dengan dana program IDT adalah jenis usaha yang memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Cepat
menghasilkan, jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan
penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama;
b. Mendayagunakan
potensi yang ada dan dimiliki oleh desa;
c. Menghasilkan
produk yang dapat memenuhi permintaan pasar atau dipasarkan sehingga memberikan
nilai tambah;
3.
Konsep Besar Dana Diterima
Berdasarkan
Inpres no. 5 tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 tentang Peningkatan
Penanggulangan Kemiskinan, program IDT merupakan bagian dari gerakan nasional
penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan bantuan khusus berupa modal kerja
bagi kelompok penduduk miskin yang digunakan untuk kegiatan usaha yang pemanfaatannya
dapat dirasakan terutama pemenuhan kebutuhan mendasar keluarga miskin.
4.
Partisipasi Anggota Kelompok
Pelaksanaan
program IDT sesuai dengan panduan IDT bersifat terbuka dan berkesinambungan
melalui pendekatan sebagai berikut:
a. Keterpaduan
yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral dan lintas daerah
serta meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses
pembangunan yangmenyeluruh dan terpadu.
b. Kegotongroyongan
yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih kuat membantu yang lemah
sehingga menciptakan kesejahteraan bersama.
c. Keswadayaan
yaitu menitikberatkan pada usaha yang berdasarkan kemandirian.
d. Partisipatif
yaitu melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan
keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemerataan hasil sesuai
dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri.
e. Terdesentralisasi
yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan penduduk miskin.
BAB III
PEMBAHASAN
A.Respon
masyarakat terhadap masalah sosial
Masalah
sosial terutama masalah kemiskinan, pemerintah atau masyarakat bisa
mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kebersamaan atau
kekeluargaan dengan diadakannya program perdagangan di pasar modern atau
tradisional dengan berbagai macam bentuk, agar masyarakat terpacu untuk bisa
mengembangkan kreasi mereka masing-masing. Sehingga masyarakat bisa
menghasilkan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
Tindakan bersama yang diharapkan
berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Secara umum dapat dikatakan,
bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial, memiliki
tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di bandingkan masyarakat yang lain.
Penanganan masalah sosial oleh masyarakat itu
sendiri dalam berbagai hal saling mengisi dan saling melengkapi , dengan
tindakan penanganan yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Negara).
Menempatkan usaha pelayanan sosial yang merupakan salah satu implementasi dari
kebijakan social oleh negara tersebut akan melibatkan interkasi atau hubungan
timbal balik.
B. . Penanganan Masalah Sosial
Terhadap Kemiskinan
Pemerintah Daerah memiliki
keleluasaan lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa
mengarah pada pengelolaan secara bottom up. Dengan demikian Pemerintah daerah
bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai entrepreneur,
koordinator, fasilitator dan stimulator.
Dengan pengelolaan yang bottom up
akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu pembangunan yang mampu
memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut nantinya akan
memiliki keunggulan yang kompetitif.
Namun di lain pihak, anggaran pembangunan yang
tersedia terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penentuan
prioritas program pembangunan yang diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria
yang terukur dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang
impelementasi program pembangunan,tersebut.
Kewenangan pengambil keputusan dan tanggung
jawab penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya
ada pada pemerintah daerah dan legislatifnya termasuk dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan. Salah satunya adalah penyelenggaraan
pelayanan bagi masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan permasalahan
yang harus segera tuntas karena keadaan miskin membuat masyarakat menjadi lemah
dan tidak bermartabat.
Pemerintah baik pusat maupun daerah
telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program
penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan
program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.
Masih terjadi kesenjangan antara
rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan
suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan
sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan
masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk
ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.
No comments:
Post a Comment