PENDAHULUAN
1.
Paradigma
: Diartikan sebagai pola atau model atau cara
pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah
asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu dan pemecahan masalah
tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan
maupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan
persoalan keyakinan dan kepercayaan (meta teori), sehingga tidak dapat diuji.
Teori, metode dan solusi dapat diuji, ditest dan dikritik, dikembangkan dan
disempurnakan.
2. Pembangunan :
a. Pembangunan
sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas
personal dan institusional dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk
menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri,
berkelanjutan, adil dan merata (David Korten : 1990) ;
b. Pembangunan
yang dilakukan negara-negara berkembang secara umum merupakan suatu proses
kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas
hidup manusia dan kesejahteraan rakyat (diadaptasi dari Agus Suryono:2001)
c. Pembangunan dapat dimaknakan :
·
Sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran
kehidupan masyarakat yang lebih baik;
·
Sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan
melembaga;
·
Sebagai proses sosial yang bebas nilai (value
free);
·
Memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai
meta-diciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi (the idology of develommentalism);
·
Sebagai konsep yang sarat nilai (value loaded),
menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin
meningkat;
·
Pembangunan menjadi culture specific, situation
specific dan time specific (Tjokrowinoto : 1987)
d. Pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara
proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi
dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circular cumulative causation) (Myrdal,
1956, dari Agus Suryono, 2001: 56)
3. Teori
Pembangunan
Dalam pelaksanaan
pembangunan di negara-negara berkembang tidak terlepas pula dari teori-teori
pembangunan yang dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan
maupun menilai dan mengukur kinerjanya. Teori pembangunan yang diterapkan
adalah teori pembangunan yang berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh
negara-negara yang sedang berkembang yang tentunya berbeda dengan teori
pembangunan di negara yang telah maju, karena berbagai faktor yang
mempengaruhi, salah satunya misalnya untuk negara miskin (sedang berkembang)
menghadapi persoalan bagaimana mempertahankan hidup (survival) sedangkan di negara yang sudah maju (adi kuasa) yang
telah mencapai kemapanan sosial
ekonominya (establish) persoalan yang
dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan politik prestisenya atau bahkan
bagaimana benar-benar menjadi “polisi
dunia” dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu
pengetahuan, teknologi, maupun militer dari bangsa-bangsa di dunia (diadaptasi
dari Agus Suryono:2001).
PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
Berdasarkan berbagai pengertian dan makna pembangunan,
maka pembangunan dapat dipandang :
1. Sebagai Sistem, terdapat tiga (3) unsur yaitu unsur masukan (input), unsur proses dan
unsur keluaran (output).
-
Unsur Masukan (inputs) meliputi sumber daya yang
digunakan baik manusia, alam, budaya, lembaga kemasyarakatan, nilai-nilai yang
ingin dicapai;
-
Unsur Proses, mencakup kompetensi organisasi dan
manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan program-program pembangunan;
-
Unsur Keluaran (outputs)
baik berupa fisik maupun non fisik.
2.
Sebagai Metode, pembangunan berorientasi pada upaya mencapai peningkatan kualitas hidup
dan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh pengorganisasian dan partisipasi
masyarakat selaku subyek pembangunan.
Teori
pembangunan yang dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan,
perumusan strategi, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan menurut Agus
Suryono (2001) terdapat tiga (3) kelompok teori pembangunan yang dipandang
penting, yaitu :
1. Kelompok Teori Modernisasi;
2. Kelompok Teori Ketergantungan (dependencya
theory);
3. Kelompok Teori Pembangunan yang lain (another
development).
Dalam perkembangannya, pembangunan
bangsa-bangsa di dunia mengalami beberapa pergeseran pola atau model atau
paradigma pembangunan mulai dari paradigma pertumbuhan, paradigma
kesejahteraan, paradigma neo - ekonomi, paradigma dependencia sampai paradigma
pembangunan manusia. Dalam tulisan ini secara terbatas dilakukan pengkajian
pada tiga paradigma saja yang dipandang cukup dominan, khususnya di negara
kita, yaitu :
1. Paradigma Pertumbuhan (Growth
Paradigm);
2. Paradigma Kesejahteraan (Welfare
Paradigm);
3. Paradigma Pembangunan Manusia (People
Centered Development Paradigm)
Paradigma
Pertumbuhan (Growth Paradigm)
Pelaksanaan pembangunan dinegara
berkembang (developing countries), penekanannya pada upaya peningkatan
pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma
pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi. Dalam hubungan ini PBB mencanangkan dasawarsa pembangunan pertama
berlangsung pada dasawarsa 1960-1970 dengan strategi pertumbuhan ekonomi negara
berkembang sebesar 5% pertahun. Pada periode ini ternyata mengabaikan masalah
distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, penganguran
dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan.
Melihat
kenyataan itu terjadilah pergeseran dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi
strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Selanjutnya timbul pemikiran
paradigma baru yaitu paradigma kesejahteraan (welfare paradigm)
Paradigma Kesejahteraan (welfare
paradigm):
Pada
awal dasawarsa 1970 – an muncul pemikiran baru dalam pelaksanaan pembangunan
yaitu paradigma kesejahteraan (welfare
paradigm) yang orientasinya ingin mewujudkan peningkatan kesejahteraan
rakyat dan keadilan sosial dalam waktu sesingkat mungkin.
Pada
periode dasawarsa pembangunan kedua (1971-1980) pelaksanaan pembangunan dengan
strategi pertumbuhan ekonomi bergeser
menjadi orientasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (growth and equity of strategy development) menuju industrialisasi
dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pertahun dengan tujuan
pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan,
kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan
penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Dalam dasawarsa ini ternyata juga belum
mampu merubah ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju ditandai
dengan ketergantungan investasi, bantuan dan pinjaman luar negeri.
Penerapan
paradigma kesejahteraan ini cenderung pelaksanaan pembanagunan bersifat
sentralistik (top down) sehingga
cenderung menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan proyek-proyek
pembangunan (birokrasi pemerintah) yang dilakukan oleh pemerintah. Pada
gilirannya dapat membahayakan keberlanjutan proyek pembangunan itu, karena
pembangunan sifatnya tidak
menumbuhkan pemberdayaan (disempowering) rakyat agar mampu
menjadi subyek dalam pembangunan.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan
pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma
pertumbuhan menjadi semakin dominan. Akan tetapi keberhasilan itu tidak
terlepas dari berbagai resiko negatif yang terjadi. Sebagaimana dinyatakan oleh
Tjokrowinoto (1999:10) bahwa paradigma pertumbuhan cenderung menciptakan efek
negatif tertentu yang akibatnya menurunkan derajat keberlanjutan pembangunan.
Selanjutnya muncul gagasan baru dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (sustained development).
Strategi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) ini belajar
dari pengalaman pelaksanaan pembangunan pada dasawarsa ketiga dengan munculnya
konsep tata ekonomi dunia baru sebagai upaya perbaikan sosial ekonomi negara
berkembang dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pertahun. Pada
dasawarsa ini pusat perhatian proses pembangunan berkaitan dengan masalah
kependudukan yang meningkat pesat (population boom), urbanisasi, kemiskinan,
kebodohan, partisipasi masyarakat, organisasi sosial politik, kerusakan
lingkungan dan masyarakat pedesaan. Dalam dasawarsa ini masih manghadapi
masalah yakni pelaksanaan pembangunan tidak berdemensi pada pembangunan
manusia, sehingga pada gilirannya
berpengaruh pada timbulnya masalah ketidak adilan, kelangsungan hidup
dan ketidak terpaduan pembangunan.
Paradigma Pembangunan Manusia (People
Centered Development Paradigm) :
Belajar dari pengalaman pada
dasawarsa ketiga pada awal 1980-an di
negara berkembang penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan
pendekatan pembangunan manusia (human
development) yang ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi
pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial
di sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan dan pendapatan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga diarahkan pada upaya
mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta
pembangunan yang berpusat pada manusia (people
centered development) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (public empowerment) agar dapat menjadi aktor pembangunan sehingga
dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan
etos kerja. Fokus perhatian dari paradigma pembangunan yang berpusat pada
manusia ini (people centered development
paradigm) ini adalah perkembangan manusia (human-growth), kesejahteraan (well-being),
keadilan (equity) dan berkelanjutan (sustainability). Dominasi pemikiran
dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balanced human ecology), sumber pembangunannya adalah informasi
dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari
potensi manusia (diadaptasi dari Korten, 1984:300 dalam Tjokrowinoto, 1999:218)
. Dalam paradigma pembangunan manusia yang mendapatkan
perhatian dalam proses pembangunan adalah :
a. Pelayanan sosial (social service);
b. Pembelajaran sosial (social learning);
c.
Pemberdayaan (empowerment);
d. Kemampuan (capacity);
e.
Kelembagaan (institutional
building).(Diadaptasi dari Agus Suryono: 2001:58)
KAPABELITAS
APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
Pelaksanaan pembangunan tidak
terlepas dari perubahan dan perkembangan kondisi ekologi administrasi publik,
terutama yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai tantangan yang perlu
mendapatkan perhatian dan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan strategi
pembangunan. Dalam hubungan ini, tantangan yang dimaksudkan meliputi :
a. Penerapan Otonomi Daerah;
b. Globalisasi informasi;
c.
Netralitas Pegawai Negeri;
d. Penerapan multi partai dalam sistem politik;
e.
Perdagangan bebas dan
f.
Semangat reformasi dengan segala implikasinya.
BERSAMBUNG
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT

No comments:
Post a Comment