PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

( 29 halaman )

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya.

            Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. E-government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas ; yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Simpulannya e-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

            Untuk menghadapi tantangan era globalisasi tersebut pemerintah Republik Indonesia telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) untuk membangun electronic government for a good governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur ICT yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang perkembangan e-Gov yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang “kebijakan dan startegi nasional pengembangan  e-Gov Indonesia” antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti :

1.      Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah

2.      Panduan manajemen sistem dokumen elektronik

3.      Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Gov lembaga

4.      Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah

5.      Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Gov

Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Yang kedua, egov dilaksanakan di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu :

a.                          Tuntutan pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

b.                         Keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Membicarakan e-government (e-gov) di Indonesia maka banyak pendekatan keilmuan yang bisa

dilakukan apakah melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan

pemerintahan ataukah sosial. Namun yang paling banyak mewacanakan adalah dari pihak kaca mata teknologi dan manajemen pemerintahan. Aspek yang lain masih kurang terlihat dan sedikit sekali terlibat dalam isu egovernment. Padahal, e-government merupakan suatu penerapan konsep dan teknologi yang membutuhkan banyak pendekatan keilmuan sehingga aplikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ( pemerintah ) dapat terwujud secara ideal dan komprehensif. Oleh karena itu, maka tidak heran bila penerjemahan e-gov masih sangat dangkal sehingga implementasinyapun masih kurang optimal.

Secara faktual pelaksanaan e-gov beberapa masih dinilai sebagai proyek “gagah-gagahan” atau bahkan hanya proyek yang harus diikuti mirip model pakaian yang lagi ngetrend. Artinya, kebanyakan dari para penyelanggara e-gov baik lembaga pemerintahaan maupun lembaga non pemerintahan masih merasa “aman’ dan “nyaman” dengan kepemilikan website tanpa peduli lagi pada optimalisasi pemanfaatan e-gov. Pada sisi lain, ada tuduhan miring yang berkesan seolah-olah e-gov hanyalah proyek “jualan” para “pedagang” teknologi komunikasi dan informasi baik hardware maupun softwarenya.

Dari pengertian dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Gov di Indonesia bisa dikembangkan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan kemampuan. Yang penting, kerangka pengembangannya tidak lepas daru pengertian dan tujuan tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan Paper ini dibatasi pada :

1. Mengamati perkembangan penerapan e-Government di Indonesia.
2. Mengamati dan memberikan alternatif solusi atas masalah dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan e-Government.
3. Merancang strategi menuju e-Government.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Umum

      Pembahasan teori-teori berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, e-government, dan pelayanan publik.

            2.1.1 Pengertian Teknologi

Teknologi adalah pengembangan dan penggunaan dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Kata teknologi sering menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan.

            2.1.2 Pengertian Informasi

Menurut McLeod (2001, p12), informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti.

Menurut O’Brien (2002, p15), informasi adalah data yang telah diubah menjadi berarti dan berguna khususnya bagi pengguna akhir.

Informasi merupakan sekumpulan data. Oleh karena itu, informasi tidak dapat dipisahkan dari data.

Menurut McLeod (2001, p15), data adalah sesuatu yang terdiri dari fakta-fakta dan bentuk-bentuk yang relatif tidak berarti bagi penggunaannya.

Menurut Turban (2001, p17), data adalah fakta mentah atau deskripsi dasar dari sesuatu, aktivitas dan transaksi yang diambil, dicatat, disimpan dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasi untuk menyampaikan pesan tertentu.

           

            2.1.3 Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior). Jadi ditinjau dari segi si penyampai pernyataan, komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative communicattion), karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat, atau penlaku seseorang atau sejumlah orang. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi.

Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut.

1.      Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak.

2.      Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, e-mail, atau media lainnya.

3.      Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri.

4.      Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim.

            2.1.4 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan:

-          lebih cepat

-          lebih luas sebarannya, dan

-          lebih lama penyimpanannya.

Teknologi komunikasi merupakan alat yang penambah kemampuan orang

berkomunikasi.

 BERSAMBUNG

     FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
     silahkan sms langsung, file akan dikirim via email







 TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT