Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik
adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil
keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam
kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu
kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan
dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Terdapat
beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa
ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh
Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:
Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to
implement. Dalam kamus besar webster, to implement
(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical
effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam
Wahab (2006:64)).
Pengertian
implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter
dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).
Definisi
lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan
makna implementasi dengan mengatakan bahwa:
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa
yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau
kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)).
Berdasarkan
beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa
implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana
kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
Model
Implementasi Kebijakan (George Edward III)
Untuk
mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui
variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu
model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi
kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah
implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model
implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.
Edward
melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana
terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi
kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana
pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward
menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua
pertanyaan pokok yaitu:
1)
Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2)
Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
Guna
menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan
penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication,
resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam
Widodo, 2011:96-110).
Model
Implementasi George C. Edward III
a.
Komunikasi (Communication)
Komunikasi
merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.
Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana
kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97).
Widodo
kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan
agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah,
kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat
mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan,
agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta
sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Komunikasi
dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu
tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity)
dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki
agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga
kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki
agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari
kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak
yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki
agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan
kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
BERSAMBUNG .............
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
No comments:
Post a Comment