BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.
Perilaku Birokrasi
1.
Pengertian Perilaku
Banyak
ahli yang memberikan batasan mengenai perilaku. namun demikian, perilaku
manusia pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan dari aktivitas.
Pendapat yang dikemukakan oleh Hersey dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi(1996:15), sebagai
berikut:
“Perilaku pada dasarnya
berorientasi pada tujuan. Artinya, perilaku orang pada umumnya dimotivasi oleh
keinginan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut tidak
selamanya diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Dorongan yang
memotivasi pola perilaku individu yang nyata dalam kadar tertentu berada pada
alam sadar mereka”.
Pendapat
lain dari Ndraha dalam bukunya Budaya
Organisasi(1997:33), sebagai
berikut :
“Perilaku adalah
operasionalisasi dan Aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau
terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi,
atau, organisasi), sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian”.
Dalam
bukunya yang berjudul Konsep Administrasi
dan Administrasi di Indonesia (1989:70), Ndraha mengemukakan pendapatnya
tentang perilaku birokrasi sebagai berikut:
“Perilaku birokrasi
merupakan interaksi antara individu dalam organisasi lingkungannya, karena
perilaku birokrasi ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi.
Struktur organisasi pemerintah diwarnai oleh karakteristik, kapabilitas dan
kapasitas individu atau aparat selaku abdi Negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat
yang secara hierarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
Satuan
utama perilaku adalah aktivitas, artinya semua perilaku merupakan serangkaian
aktivitas. Hal ini seperti yang dikemukakan Ndraha dalam bukunya yang berjudul Konsep Administrasi dan Administrasi di
Indonesia (1989:63), sebagai berikut : “Perilaku yang rasional disebut
aktivitas, dan aktivitas mempengaruhi, baik produktivitas maupun kualitas hidup
manusia yang bersangkutan”. Aktivitas pegawai inilah yang menjadi kajian
perilaku birokrasi dalam penelitian ini.
Menurut
Davis, dalam bukunya yang sama Perilaku
Organisasi(1996:5) “perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan tentang
bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi”. Perilaku organisasi
adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat
diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang disemua jenis organisasi,
seperti bisnis, pemerintahan, kemasyarakatan, sekolah dan organisai jasa
lainnya. Apapun organisasi itu, ada kebutuhan untuk memenuhi perilaku manusia,
karenanya perilaku manusia dalam organisasi agaknya tidak dapat diduga karena
timbul dari kebutuhan dan sistem nilai yang terkandung dalam diri manusia.
Lebih
lanjut, Ndraha dalam bukunya yang bejudul Budaya
Organisasi(1997:34), sebagai
berikut:
“Studi tentang perilaku
organisasi bermaksud mengidentifikasi cara pembentukan perilaku berorganisasi (organization behavior), yaitu perilaku
yang berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan dan kewenangan dan
tanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok”.
Dengan
demikian, pada prinsipnya perilaku manusia tampak dalam berbagai dimensi. Jika
aktivitasnya secara individu maka perilaku yang diperagakan adalah perilaku
individu. Sebaliknya, jika seseorang tampil dan berada dalam kelompok maka
perilaku yang diperagakan adalah perilaku kelompok. Jika seseorang hidup dalam
lingkungan sosial kemasyarakatan, maka perilaku yang diperagakan adalah
perilaku sosial. Jika seseorang adalah anggota organisasi, maka perilaku yang
diperagakan adalah perilaku organisasi. Perilaku adalah fase peragaan terakhir
atau akibat dari suatu siklus aktivitas pemenuhan kebutuhan, kepentingan,
motivasi dan sikap tertentu.
2.
Pengertian Birokrasi
Berdasarkan
etimologinya, kata birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atau meja, krasi yang berasal dari kata kratia
yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, menurut kartasapoetra dalam
bukunya yang berjudul Debirokrasi dan
Deregulasi (1989:2), sebagai berikut:
“Birokrasi adalah
pelaksanaan perintah pemerintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan
sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintah melalui
instansi-instansi atau kantor-kantor”.
Dalam
kamus besar Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip oleh Sujamto, dalam bukunya
yangberjudul Otonomi, Birokrasi,
Partisipasi (1991:16), birokrasi diberi arti sebagai:
“1. Sistem Pemerintahan
yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki
dan jenjang jabatan;
2. Cara bekerja atau susunan
pekerjaaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya)
yang liku-likunya dan sebagainya.”
Sementara
Lance Castles Dalam bukunya yang berjudul Birokrasi
Pemerintahan Orde Baru (1993:20), mengemukakan uraian tentang birokrasi sebagai
berikut: “Birokrasi saya maksudkan sebagai orang-orang bergaji yang menjalankan
fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja di dalamnya termasuk para pejabat
tentara dan birokrasi militer”.
Dalam
pengertian netral, birokrasi menurut Santoso Dalam bukunya yang berjudul Birokrasi Pemerintahan Orde Baru (1993:14),
sebagai berikut:
“keseluruhan
pejabat-pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara
pada cabang eksekutif, atau birokrasi juga bisa diartikan sebagai setiap
organisasi yang berskala besar (every big organization is bureaucracy)”.
Sedangkan
La Palombara dalam bukunya yang berjudul Profil
Budaya Politik Indonesia(1991:229), memberikan arti birokrasi dalam
pengertian birokrat sebagai berikut:
“Birokrat yang paling
penting bagi kita adalah mereka yang umumnya melaksanakan peran manajerial,
yang memerintah baik di badan-badan sentral maupun di bidang masing-masing,
dideskripsikan dalam bahasa administrasi Negara sebagai manajemen tingkat
menengah atau atas”.
Birokrasi
dalam berbagai literatur ilmu, sering dipergunakan dalam beberapa pengertian.
Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering terkandung dalam
istilah birokrasi. Menurut Benveniste dalam bukunya yang berjudul bureaucracy (1997:4), sebagai berikut:
“(1) Organisasi rasional (rational organization), (2)
Ketidakefesienan organisasi (organizational
ineffciency), (3) pemerintahan oleh pejabat negara (rule by official), (4) Administrasi negara (public administration), (5) Administrasi oleh pejabat (administration of official), (6) Bentuk
organisasi dengan ciri dan kualitas tertentu seperti hierarki serta
peraturan-peraturan dan (7) Salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak (en essential quality of modern sciety)”.
Birokrasi
sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri yang khusus, menjadi pusat
perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber. Dalam
karyanya ”The Theory of Economic and
Social Organization”, Weber mengemukakan konsepnya tentang ‘the ideal type of bureaucracy’ dengan
merumuskan ciri-ciri pokok organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat
modern. Hal ini lebih lanjut dirangkum oleh Benveniste dalam empat ciri utama
dalam bukunya Bureaucracy(1997:4),
yaitu:
1) Adanya suatu struktur hierarki yang
melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (a hierarchical structure involving
delegations of authority from the top to yhe bttom of an organization);
2) Adanya posisi-posisi atau
jabatan-jabatan yang masing-masing memilki tugas dan tanggung jawab yang tegas (a series of official positions or offices,
each having prescribed duties and responsibilities);
3) Adanya aturan-aturan,
regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya
organisasi-organisasi dan tingkah laku para anggotanya (formal rules, regelations and standars governingoperations of
organization and behavior of its members):
4) Adanya personil yang secara teknis memenuhi
syarat, yang diperkerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan
kualifikasi dan penampilan (technically
qualified personel employed on a career basis, with promotion based on
qualificatuions and performance).
3.
Perilaku Birokrasi dan Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi.
Menurut
Thoha dalam bukunya yang berjudul Birokrasi
Indonesia Dalam Era Globalisasi (1995:138), perilaku birokrasi adalah:
“pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu
dengan lingkungannya”. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang
sebagai “patologi birokrasi” atau gejala penyimpangan birokrasi (dysfunction of bureaucracy). Kesulitan
yang timbul bahwa secara teoritis tidaklah mudah membedakan dan menetapkan
batas antara “perilaku” yang telah membudaya dengan perilaku menyimpang yang
berulang-ulang atau berlangsung dalam waktu cukup lama.
Memang
terdapat beberapa kekurangan/penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi kita.
Hal inilah yang menyebabkan citra birokrasi di mata masyarakat manjadi kurang
baik. Siagian dalam bukunya yang berjudul Patologi
Birokrasi(1994:98), sebagai berikut:
“Ada beberapa prinsip
perilaku birokrasi yang mampu memperbaiki citra birokrasi di mata masyarakat:
1. Kesopanan: suatu perilaku yang
berorientasi bukan pada kekuasaan atau rasa superior, tetapi bertindak sebagai
abdi negara.
2. Keadilan: suatu perilaku yang tidak
membeda-bedakan siapa yang sedang dihadapi.
3. Kepedulian: perilaku yang menampakan
bahwa aparat peduli apa yang sedang dibutuhkan masyarakat yang akan datang.
4. Kedisiplianan: perilaku yang sesuai
dengan peraturan yang dijalankan dengan tegas dan ketat.
5. Kepekaan: perilaku yang peka terhadap
perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
6. Tanggung jawab: perilaku yang
berkaitan erat dalam melaksanakan tugas sebagai implementasi dari pengabdian”.
Dalam
kaitanya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya
tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai
persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi,
tugas dan tangung jawab sosial. Perilaku manusia dalam organsasi sangat
menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka unutk mencapai tujuan
organisasi.
Dalam
bukunya yang berjudul Perspektif Perilaku
Birokrasi(1995:29), Thoha menjelaskan bahwa: “perilaku manusia adalah
fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkunganya”. Perilaku seorang
individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan
lingkungannya. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan
karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu.
Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman
dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi
individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan
dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem
imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu (aparat) dan
karakteristik organisasi (birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku
individu (aparat) dalam organisasi (birokrasi).
4.
Perilaku Birokrasi di Indonesia
Perilaku
birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari
proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada
sampai pada lamanya masa kolonialisme. Seperti yang diungkapkan Santoso dalam
bukunya yang berjudul Birokrasi
Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural(1997:143), sebagai
berikut:
“Bahwa sosok birokrasi di
Indonesia masih menampilkan corak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah
yang perlu diperhatikan dengan seksama. Model birokrasi kerajaan dan warisan
model kolonial cenderung persistent
sampai sekarang ini, seperti word view
birokrat yang seringkali memanifestasikan warisan budaya aristokratis,
orientasi vertical (ke atas) yang lebih mendominasi referensi birokrat,
loyalitas ritual yang seringkali bersifat pribadi, kesadaran prestise dan
status yang masih kuat, budaya panutan yang sering membayangi partisipasi,
kecenderungan sentralisasi yang amat kuat, dan sebagainya”.
BERSAMBUNG
FILE TERSUSUN RAPI FORMAT DOCX (bisa di edit)
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
silahkan sms langsung, file akan dikirim via email
TERIMAKASIH .............SEMOGA BERMANFAAT
No comments:
Post a Comment